PENGUMUMAN
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
  • SUKSESKAN PILKADA SERENTAK, RABU 9 DESEMBER 2020
  • GUNAKAN HAK PILIHMU, AYO KE TPS !!!
  • WASPADA COVID19 | RAJIN CUCI TANGAN |
  • PAKAI MASKER | PHYSICAL DISTANCING |
  • JAGA IMUNITAS | #DIRUMAHAJA

Tugas dan Wewenang KPU Kab Blora

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 mengatur bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah :

Tugas   dan   wewenang   KPU   Kabupaten/Kota   dalam penyelenggaraan   Pemilu   Anggota   Dewan   Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

  1. menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. melaksanakan   semua   tahapan   penyelenggaraan   di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. membentuk   PPK,   PPS,   dan   KPPS   dalam   wilayah kerjanya;
  4. mengoordinasikan     dan     mengendalikan     tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  6. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. menetapkan dan  mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi    penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi  suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. melakukan   dan   mengumumkan   rekapitulasi   hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,   Anggota   Dewan   Perwakilan   Daerah,   dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. membuat   berita   acara   penghitungan   suara   dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  11. mengumumkan   calon   anggota   Dewan   Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota   yang   bersangkutan   dan   membuat berita acaranya;
  12. menindaklanjuti  dengan  segera  temuan  dan  laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  13. mengenakan       sanksi       administratif       dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan        tindakan        yang        mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  15. melakukan   evaluasi   dan   membuat   laporan   setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  peraturan perundang-undangan.

Tugas  dan  wewenang  KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

  1. menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  2. melaksanakan   semua   tahapan   penyelenggaraan   di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. membentuk   PPK,   PPS,   dan   KPPS   dalam   wilayah kerjanya;
  4. mengoordinasikan     dan     mengendalikan     tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. memutakhirkan   data   pemilih   berdasarkan   data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. melakukan   rekapitulasi   hasil   penghitungan   suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  8. membuat   berita   acara   penghitungan   suara   dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya  kepada  saksi  peserta  Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  10. mengenakan     sanksi     administratif     dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan    sosialisasi    penyelenggaraan    Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  12. melakukan   evaluasi   dan   membuat   laporan   setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  peraturan perundang-undangan.

Tugas   dan   wewenang   KPU   Kabupaten/Kota   dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

  1. merencanakan    program,    anggaran,    dan    jadwal pemilihan bupati/walikota;
  2. menyusun     dan     menetapkan     tata     kerja     KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  3. menyusun  dan  menetapkan  pedoman  teknis  untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  pemilihan gubernur   serta   pemilihan   bupati/walikota   dalam wilayah kerjanya;
  5. mengoordinasikan,          menyelenggarakan,          dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  6. menerima    daftar    pemilih    dari    PPK    dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  7. memutakhirkan    data    pemilih    berdasarkan    data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  8. menerima     daftar     pemilih     dari     PPK     dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  9. menetapkan   calon   bupati/walikota   yang   telah memenuhi persyaratan;
  10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  11. membuat   berita   acara   penghitungan   suara   serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  13. mengumumkan   calon   bupati/walikota   terpilih   dan dibuatkan berita acaranya;
  14. melaporkan  hasil  pemilihan  bupati/walikota  kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  16. mengenakan       sanksi       administratif       dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota  dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  19. melakukan      evaluasi      dan      membuat      laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2020 All Right Reserved KPU Kab Blora, Jawa Tengah | Design by Presidenweb Digital Technology Agency